Kunjungan Dinas Dirjen PAUD NI di BPPNFI Regional VII Mataram

May 1, 2012 No Comments »

Dirjen PAUD NI disambut oleh salah satu murid PAUD Semai Harapan BPPNFI Regional VII Mataram

BPPNFI —Kondisi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pasca reformasi 1998 sangat memprihatinkan. Ibarat kata, hidup segan mati tak mau. Bahkan dibeberapa daerah, ada yang nyaris kolaps. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mendapat perhatian dan dukungan dana yang cukup besar dari pemerintah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD-NI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr Lydia Freyani Hawadi, P.Si mengakui kondisi tersebut. Padahal menurut dia, SKB merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, walaupun faktanya SKB secara struktural berada kewenangan Pemerintah Daerah.

Lydia juga tidak menampik jika di era otonomi daerah ini, SKB kerap dianggap sebagai institusi buangan. Bahkan guru belajar atau yang kerap disebut pamong merasa diri sebagai pegawai kelas dua. “Saya sudah mengunjungi tujuh dari delapan balai yang ada. Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).  Balai Regional VII Mataram adalah kunjungan saya yang ketujuh. Kondisi itu memang ada, bahkan tidak sedikit yang minta agar SKB dikembalikan ke pusat,” ujarnya ditemui di Senggigi, kemarin.

Kepala Balai mendampingi Dirjen PAUD NI memasuki lingkungan Kampus BPPNFI Regional VII Mataram

Tetapi untuk mengembalikan SKB ke pusat bukan perkara mudah, karena harus merubah undang-undang. Daripada memikirkan persoalan yang berat, Lydia yang baru tiga bulan menjabat Direktur PAUD-NI ini mencoba menawarkan suasana baru yaitu merevitalisasi fungsi dan peran SKB di daerah. “Selama kunjungan kami ke berbagai balai, kami berusaha menginventarisir masalah di SKB. Dan kesimpulan kami tergantung sungguh pada komitmen kepala daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, harus ada komunikasi yang intensif dan sinkornisasi program antara SKB dengan pemerintah daerah melalui institusi terkait seperti Dinas Pendidikan dan atau Bappeda. Kenapa ini harus dilakukan? Karena SKB sebagai replikasi balai di daerah harus mampu mendorong pengembangan PKBM di masing-masing wilayah.

Karena itu kata Lydia, BPNFI harus mengambil peran aktif untuk mememperkuat SKB di daerah. Fungsi fasilitasi dan koordinasi harus lebih ditingkatkan, karena antara balai (BPPNFI, Red) dengan SKB dan PKBM harus berada dalam satu garis. Dan inilah yang dilakukan BPPNFI Regional VII Mataram tiga tahun terakhir. Termasuk kegiatan Temu Konsultasi dan Sinkronisasi Program PAUDNI yang akan dibuka Dirjen PAUDNI hari ini di Kantor BPNFI Regional VII Mataram.

Dirjen PAUD NI meresmikan Gallery PAUD NI

Kegiatan yang akan digelar hingga 1 Mei tersebut dihadiri seluruh kepala SKB se Regional VII Mataram (Bali dan NTB). Dengan kegiatan ini, diharapkan program-program yang digagas BPPNFI bisa diserap SKB dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan lapangan. Sebaliknya, SKB juga bisa memberikan masukan tentang berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Lydia, arah pengembangan PKBM tidak hanya sekadar lembaga untuk pengentasan baca tulis tetapi juga harus berkembang menjadi lembaga pengembangan sumber daya manusia mulai dari usia dini hingga usia lanjut. “PKBM kedepan akan menjadi pusat pengembangan bakat masyarakat dan juga pengembangan ekonomi yang bertumpu pada kearifan lokal,” jelasnya.

Untuk itu, perkuatan SKB akan terus dilakukan. Dia berharap kepala SKB dan juga pamong-pamong yang ada tidak perlu merasa rendah diri karena tidak banyak yang mau dan mampu melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang dilakukan para pamong tersebut. Dikatakannya, agar SKB bisa berfungsi seperti yang diharapkan dibutuhkan minimal 30 pamong yang tangguh di setiap SKB. Selain itu, SKB juga diharapkan bisa melakukan sinkornisasi dengan kebutuhan-kebutuhan daerah. “Saya pikir masalahnya adalah komunikasi. Bagaimana agar program-program SKB bisa selaras dengan program pemerintah daerah dan diketahui oleh kepala daerah,” ujarnya.

Lydia juga tidak menutup telinga terhadap berbagai informasi miring mengenai PKBM. Menurut dia, masalah seperti itu tidak bisa dihindari, yang bisa dilakukan adalah dengan memilih PKBM yang jujur dan amanah untuk mengemban program yang ada. “Yang tidak amanah tidak akan dibantu. Yang kita bantu adalah PKBM yang baik dan amanah,” tandasnya.

Perempuan berjilbab ini juga berharap agar seluruh perangkat baik itu BPPNFI dan SKB menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah. Pihaknya akan mendukung pendanaan dan juga fasilitasi program.

Kepala BPPNFI Regional VII Mataram, Rony Gunarso mengatakan selama ini pihaknya sudah banyak melakukan fasilitasi. “Jika dana menjadi ukuran sangat relatif. Yang kami minta adalah teman-teman di SKB harus sadar apa yang mampu diberikan kepada daerah,” tandasnya.

Sumber : Harian Lombok Post Nusa Tenggara Barat

 

Leave A Response

Berita :

Balai Pengembangan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Regional V
Jalan Gajah Mada No. 173, Jempong Baru- Kota Mataram
No. Telepon/Fax : 0370-620870/0370620871
Alamat Email : bppnfi.reg7@gmail.com
Website : www.paudni.kemdiknas.go.id/bppnfi7 atau www.bppnfi-reg7.org